EFEKTIFITAS PENERAPAN KEBIJAKAN POROS MARITIM DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN INDONESIA ERA JOKOWI
Disusun oleh
Derick Christiansen Huliselan
Rina Junita Sugianto
Theresia Cassandra SV
BAB I
Pendahuluan
1.1.
Latar Belakang
Indonesia
adalah negara maritim yang memiliki wilayah perairan terluas, lebih luas dari
wilayah daratan.[1]
Luas wilayah laut indonesia 5,8 juta km2
atau sekitar 2/3 dari seluruh wilayah NKRI yang terdiri dari Perairan territorial 3,1 juta km2,
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2 dengan Jumlah
pulau 17.504 pulau dan panjang garis pantai
mencapai 95.181 km.[2]
Sebagai negara maritim indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari hukum laut
internasional 1982 (United Nation
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Dengan adanya pengakuan
dari lembaga tersebut sekaligus menetapkan indonesia sebagai negara kepulauan
yang terdiri atas 5 kepulauan besar dan banyak kepulauan kecil yang saling
berdekatan. Wilayah daratan NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik indonesia
yang berada disebelah dalam garis pangkal kepulauan indonesia, sedangkan
sebagai negara kepulauan maka wilayah indonesia terdiri atas perairan
pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic
waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan
kontinen.[3]
Potensi
sumber daya laut indonesia sangatlah besar dari total
60 Cekungan Migas di Indonesia, yakni sekitar 70% berada dilaut serta indonesia
memiliki Cadangan Minyak Bumi 9,1 miliar Barel
di laut dan Sebagian besar obyek wisata di
Indonesia terkait dengan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.[4]
Selain potensi gas dan minyak bumi kekayaan potensi sumber daya perikanan
indonesia sangat besar. Indonesia dikenal dunia internasional sebagai Marine
Mega-Biodiversity terbesar di dunia, tak heran indonesia menyandang gelar
tersebut karena laut indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati yang
terkaya didunia. Terdapat Sekitar 8.500 species ikan di indonesia yang
merupakan 37% dari spesies ikan dunia,
555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang
dengan potensi sumberdaya perikanan tangkap laut indonesia adalah sekitar 6,5
juta ton/tahun.[5]
Di
era kepemimpinan saat ini, Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai poros
maritim dunia, dimana upaya pengembangan ekonomi berbasis maritim terus di
lakukan guna terciptanya kesejahteraan baik dikalangan pelaku industri dan juga
kalangan nelayan sekalipun. Salah satu rencana pembangunan dalam menunjang
potos ekonomi maritim adalah pembangunan tol laut. Dengan jumlah pulau yang
sangat banyak yaitu 17.504 pulau, tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat
untuk mengintegrasikan banyak pulau tersebut. Diketahui bahwa kebijakan ini
sudah mulai dilaksanakan. Namun belum diketahui apakah cara ini efektif dalam
meningkatkan kesejahteraan Indonesia.
1.2.Rumusan
Masalah
Bagaimana
efektifitas penerapan kebijakan poros maritim di Indonesia dan efektifitasnya
pada pembangunan ekonomi Indonesia?
1.3.
Tujuan Penelitian
Mendeskripsikan
apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan Ekonomi Indonesia.
1.4.
Manfaat Penelitian
Sebagai
pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai keberhasilan peningkatan ekonomi
Indonesia dengan mendasarkan pembangunan ekonomi pada aspek maritim.
1.5.Metode
Penelitian
Kami
menggunakan metode berpikir deduktif dengan metode penelitian kualitatif dalam
penelitian ini. Data yang kami gunakan kami dapatkan dari data sekunder yang
merujuk pada sumber tertulis dari media cetak dan elektronik.
1.6.
Literature Review
Penekanan
perekonomian pada sektor maritim di Era Joko Widodo diterapkan karena faktor
wilayah Indonesia yang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan Sekarang kita akan
membahas teori-teori yang menyatakan pendapatnya mengenai penekanan ekonomi
pada basis maritim.
Menurut
Tumpal Manik, ekonomi maritim merupakan salah satu cara untuk mengurangi hutang
negara. Terutama jika kita menggunakan cara berpikir kalau luas wilayah
menentukan pendapatan negara, jelas wilayah perairan Indonesia sangat luas.
Karena luasnya wilayah ini,kalau kita persepsikan pendapatan negara di darat
dan laut sama per ukuran luasnya, maka jelas pendapatan Indonesia dari sektor
maritim akan jauh lebih besar dari pendapatan sektor agraris. Karena itulah
pengambilan kebijakan ekonomi maritim dianggap tepat bagi Indonesia karena
Indonesia sendiri merupakan negara dengan wilayah laut yang sangat luas. Adapun
pengembangan ekonomi ini diutamakan pada sektor transportasi walau didalamnya
mencakup aspek pariwisata industri, tourism, pengolahan sumber daya alam.[6]
Alasan
lain yang mendukung Indonesia menerapkan ekonomi poros maritim adalah Islamic Fishing Financing. Menurut teori ini,
Indonesia melakukan langkah yang tepat karena dua alasan. Pertama, Indonesia
adalah negara mayoritas muslim, dimana negara dengan penduduk mayoritas muslim
akan mendukung adanya sistem ekonomi syariah. Adapun sistem ekonomi syariah
adalah: (1) pengeluaran digunakan untuk investasi, (2)real purpose, (3)kepemilikan atas investasi yang proporsional.
Maksud ekonomi syariah sendiri bukannya tidak membolehkan penganutnya mengambil
keuntungan melainkan kapital yang ada digunakan untuk menjaga keselarasan dan
keseimbangan perekonomian penduduk. Alasan kedua adalah wilayah perairan dan
daratan Indonesia yang luas. Keunggulan dalam wilayah yang luas ini maksudnya
kita dapat mengembangkan perekonomian dengan pembangunan industri perkapalan di
Indonesia dan dapat mendemonstrasikan hasil industri perkapalan kita secara
langsung untuk mendukung peningkatan pendapatan.[7]
Industri
Maritim telah memberikan pertumbuhan yang luar biasa dari perdagangan.
Pelayaran menjadi kekuatan utama di wilayah maritim suatu negara untuk
melakukan perdagangan melalui jalur laut. Dalam buku ini, menunjukkan bahwa
industri transportasi telah menjadi salah satu kekuatan utama dari sebuah
sistem yang pada dasarnya bersifat nasional menjadi ekonomi global yang eksis
saat ini. Hal ini jelas menjadi keuntungan Indonesia jika dapat dijalankan dengan baik. Mengingat daya tarik pariwisata
di Indonesia sangat tinggi, memungkinkan pelayaran menjadi daya tarik baru yang
naik daun. Dengan kata lain, yang menunjang segala aspek(ekonomi, politik,
keamanan, sosial, dan budaya) adalah transportasi, dan menjadi sebuah
keunggulan sendiri jika memiliki wilayah perairan yang luas karena semua aspek
itu seharusnya bisa dikembangkan secara maksimal..[8]
Tiga teori
diatas menyatakan mengenai dukungannya terhadap pengalihan perekonomian yang bertumpu
pada aspek maritim, selanjutnya, dua konsep dibawah ini akan lebih membahas
pada keberhasilan ekonomi satu negara.
Sikap
kooperatif menjadi kunci penentu dalam pengembangan ekonomi maritim. Faktor
yang memengaruhi perkembangan ekonomi maritim adalah interaksi ekonomi dan
pengembangan sumber daya manusia dalam kawasan negara itu sendiri. Adapun sikap
kooperatf yang dimaksudkan adalah kooperatif dalam penjalanan perubahan rezim
yang disertai perubahan dimensi dan strategi yang diterapkan.[9]
Perencanaan
pembangunan disusun berdasar kerangka pemikiran filosofi mengenai bagaimana
pembangunan berlangsung; hanya sebagian merupakan aplikasi ekonomi, sedangkan
bagian lainnya merupakan kompromi politik. Pendapat ini jelas sekali
berseberangan dengan teori dan konsep yang sudah dijelaskan diatas. Kita juga
dapat menarik kesimpulan disini bahwa sehebat apa pun rencana perekonomian
kita, tidak akan berhasil jika tidak disertai tindakan politis.[10]
Dari
pemaparan diatas, diketahui bahwa ekonomi maritim menekankan pada aspek wilayah
dan transportasi. Dari kedua aspek tersebutlah, aspek yang lain seperti
perdagangan, pariwisata, pembangunan dan aspek-aspek lainnya dapat berkembang.
Namun kembali lagi, walaupun kedua aspek tersebut telah dikembangkan dan
akhirnya mengakibatkan aspek lainnya berkembang, perekonomian akan tetap
stagnan jika sikap kooperatif yang dalam hal ini adalah sikap berpolitis tidak
juga dikembangkan.
1.7. Kerangka Berpikir
Menurut
Schemerbon John.R.Jr, efektifitas adalah pencapaian target output diukur dengan
membandingkan rencana capain output dan output yang telah dicapai. Akan efektif
jika nilai output yang telah tercapai adalah sama dengan atau lebih dari rencana
capaian output. Adapun pengukuran efektifitas menurut Campel J.P adalah dengan
melihat keberhasilan program, sasaran, kepuasan, tingkat output dan input,
serta pencapaian tujuan secara menyeluruh.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Awal Mula Kebijakan Poros
Maritim Indonesia
Kebijakan
ekonomi maritim seperti yang telak kita ketahui berawal dari pidato kenegaraan
pertama Jokowi yang berbunyi:
“Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi
memunggungi samudera dan laut. Laut kita yang terbentang luas, memiliki potensi
ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan laut yang kini
terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita juga harus melindungi
laut kita dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber
daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita,
termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan
penjarahan sumber daya laut..
Salah satu agenda saya yang terpenting adalah mewujudkan tol
laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan
dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Insya Allah,
kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan,
kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik.
Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya
maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan
kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Bangsa yang menjaga
dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.
Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros
Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan
ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah
yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional
Indonesia.”[11]
Mulai
dari pidato diatas lah, Indonesia mulai berfokus pada pembangunan yang berbasis
maritim. Dari pidato diatas, jokowi jelas menekankan pada beberapa hal.
Pertama, Jokowi ingin mempertegas kedaulatan Indonesia di perairan dengan
pernyataan tegas dalam menghukum pelanggaran terhadap kapal asing yang masuk ke
perairan Indonesia dengan menenggelamkan kapal. Kedua, pembangunan ekonomi
melalui pembangunan tol laut yang diharapkan akan ikut serta mengembangkan
perekonomian, pertahanan dan kesatuan di wilayah perairan Indonesia. Ketiga,
menggali budaya maritim yang ada di Indonesia.
Dari
ketiga poin diatas, jelas terlihat bahwa jokowi sudah mengarah pada gagasan
yang diajukan Martin Stophord yang menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian
dapat dicapai dengan pembangunan transportasi. Setelah transportasi dibangun,
maka pembangunan aspek lain dapat terlaksana dengan baik. Adapun permasalahan
pembangunan industri sendiri terlihat tidak terlalu ditekankan oleh Jokowi. Karena
itu, kami akan menilik efektifitas dari pelaksanaan ketiga kebijakan poros
maritim dibawah ini.
2.2. Efektifitas Pencapaian Sasaran
Pembangunan Tol Laut
Kami
akan membahas poin pertama yang ditegaskan Jokowi, yaitu efektifitas
pembangunan tol laut. Pembangunan ekonomi melalui pembangunan tol lalut yang
diharapkan akan ikut serta mengembangkan perekonomian, pertahanan dan kesatuan
di wilayah perairan Indonesia. Sebagai agenda yang secara pribadi dan lugas
dalam pidato kepresidenan, nampaknya pembangunan tol laut bukan lagi menjadi
canangan semata.
Tol
Laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang berlayar
secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia.[12]
Selain menghubungkan koneksi antar pulau, tol laut juga membantu akses niaga
dan industrialisasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang kemudian
berdampak bagi ekonomi negara. Salah
satu untuk menunjang proyek tol laut akan berhasil yaitu membangun pelabuhan
yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.
Terdapat
7 pelabuhan utama yang akan menjadi pusat pelabuhan untuk mendukung konsep tol
laut Joko Widodo, diantaranya yaitu Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan
Tanjung Priok (Jakarta) , Pelabuhan Tanjung
Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar (Makassar), Pelabuhan Bitung
(Bitung), Pelabuhan Teluk Bintuni (Sorong).
Dimana
masing-masing pelabuhan besar tersebut menjadi pusat pemberhentian kapal-kapal
dari pelabuhan kecil disekitarnya.
Di tahun 2016 saja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan beberapa pelabuhan untuk mensukseskan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mewujudkan tol laut. 21 Pelabuhan di Maluku diresmikan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut A Tonny Budiono. 21 pelabuhan itu terdiri dari 8 pelabuhan di Provinsi Maluku serta 13
pelabuhan di Maluku Utara. Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk
Wondama, Papua juga telah resmi untuk di buka dan digunakan
untuk memperlancar transportasi laut Indonesia.
Kementrian Perhubungan RI telah mempercepat
pembangunan guna mendukung merampungkan pembangunan
Pembangunan fasilitas pelabuhan di 91 (sembilan puluh satu) pelabuhan di
Indonesia dan siap untuk dioperasikan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan ini telah
mengacu sistem pembangunan transportasi yang berorientasi pembangunan secara
nasional, lokal dan kewilayahan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan
keamanan transportasi laut. Dari 91 pelabuhan yang tersebar di Seluruh wilayah
Indonesia, 11 lokasi pelabuhan tersebar di wilayah barat indonesia sedangkan 80
lokasi pembangunan pelabuhan tersebar diwilayah timur indonesia.[13]
Sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan peresmian 91 infrastruktur pelabuhan
tersebut, sebanyak 55 pelabuhan diresmikan dalam kurun waktu bulan April hingga
Juni tahun 2016.
Dengan
melihat pemaparan data diatas, bisa kita simpulkan bahwa sasaran pembangunan
tol laut sudah efektif karena dalam jangka waktu dua tahun sudah mampu
membangun lebih dari setengah rencana capaian output.
2.3. Efektifitas Program
Peningkatan Sektor Pariwisata
Sektor
pariwisata Indonesia merupakan salah satu strategi dari Jokowidodo untuk
perkembangan ekonomi di Indonesia, keberagaman objek wisata di Indonesia dan
kultur yang beragam menjadi salah satu keunggulan pariwisata di Indonesia.
Presiden Jokowi meyakini, sektor pariwisata Indonesia yang sangat menjanjikan akan menimbulkan multiplier effect yang
positif terutama di bidang perekonomian.[14]
Dan dibutuhkan berbagai faktor untuk menunjan pariwisata yang ada seperti
penerbangan infrastruktur dan event-event pariwisata. Selain itu juga
pemerintah membuat berbagai terobosan untuk memajukan pariwisata yang ada di
Indonesia seperti:
·
Bebas visa kunjungan singkat pada 90
negara kebijakan tersebut tertuang dalam
Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 69/2015 tentang Bebas
Visa Kunjungan itu membuka peluang yang sangat besar bagi datangnya wisatawan
mancanegara (wisman) dari negara lain di Tanah Air.
·
Perizinan kunjungan kapal asing ke Indonesia yang diharapkan agar memberi
kemudahan terhadap kapal pesiar asing untuk memasuki wilayah Indonesia dan
tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 121/2015 dan Perpres No.
105/2015
·
Pengembangan 10 objek wisata yang ada di
tanah air seperti Danau Toba (Sumatra Utara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta),
Bromo (Jawa Timur), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku), Yogyakarta,
Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitung (Bangka Belitung), dan Tanjung Lesung
(Banten).
Berdasarkan
efektifitas program, kami rasa dengan mengeluarkan sebanyak tiga peraturan
dalam kurun waktu dua tahun sudah menandakan pencapaian efektifitas pembangunan
program itu sendiri.
3.4. Efektifitas Program
Peningkatan Industri Perkapalan
Berdasarkan
data Kemenperin, saat ini ada sebanyak 250 galangan kapal di Indonesia. Sekitar
70 galangan kapal berada di Batam yang memang menjadi lokasi favorit lantaran
kedekatan geografis dengan Singapura.[15]
Sebagai industri strategis, perkapalan berperan vital dalam mendukung
konektivitas antar wilayah di Indonesia melalui optimalisasi transportasi laut.
Untuk itu, industri ini harus mampu menopang dan mendukung pengembangan armada
kapal nasional baik melalui pembangunan kapal baru. Industri perkapalan
indonesia era Joko Widodo mengalami masa kejayaan, Kementrian Perindustrian
Republik Indonesia mengatakan bahwa era Pemerintahan Joko widodo merupakan era
terbaik bagi Industri Galangan Kapal. Salah satunya yang mengalami peningkatan
pesat yaitu galangan kapal PT Industri Galngan Kapal Indonesia (IKI) yang
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). IKI telah membangun beberapa kapal
besar seperti KM Makassar yang merupakan kapal full container 4.180 DWT, Kapal
Patroli KRI Andai TNI AL, Ferry Ro-Ro (600 GT), Kapal Perintis yang melayani
angkutan barang dan penumpang (750 DWT).[16]
Industri
galangan kapal yang juga mengalami kemajuan dibidang industri kapal yaitu PT.
PAL Indonesia (Persero) telah memproduksi kapal perang dan merupakan kapal
pertama buatan dalam negeri yang di ekspor ke negara asing. Kapal yang
diproduksi oleh industri galangan kapal dalam negeri ini di ekspor ke negara
Filipina. Indonesia juga akan merilis kembali kapal perang kedua yang akan
diekspor ke filipina juga pada Mei 2017 mendatang. PT.PAL merupakan industri
Kapal.
PT
PAL INDONESIA (Persero) berlokasi di Ujung, Surabaya. Dengan kegiatan bisnis
utamanya meliputi :[17]
1.
Memproduksi kapal perang dan kapal niaga
2.
Memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal
3.
Rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien
Saat
ini PT PAL INDONESIA (Persero) telah menguasai teknologi produksi yang canggih,
hingga mampu dan berpengalaman memproduksi kapal Bulk Carrier (Bulker) sampai
dengan bobot 50.000 DWT, kapal kontainer sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker
sampai dengan 30,000 DWT, kapal AHTS sampai dengan 5.400 BHP, Kapal Ikan Tuna
Long Line 60 GT, kapal penumpang sampai dengan 500 PAX. Sementara itu produk
yang telah dikembangkan antara lain kapal kontainer sampai dengan 2.600 TEUS,
serta kapal Chemical Tanker sampai dengan 24,000 LTDW.[18]
Dari
data diatas, di era Jokowi sendiri hanya tinggal meningkatkan industri galangan
kapal yang ada. Peningkatan ini juga kami rasa sudah cukup efektif karena
terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi dan output oleh
PT.PAL INDONESIA.
2.5. Efektifitas Pembangunan
Ekonomi Berbasis Maritim
Seperti
yang telah kita ketahui pada bab 2 makalah ini, telah diketahui bahwa kami akan
menilai efektifitas menggunakan proses pembuatan kebijakan yang digagas Easton.
Dari segi input, kami mengasumsikan bahwa input berasal dari kebijakan
pemerintah yang ada dan penerapannya, kemudian pemrosesan yang dilakukan oleh
masyarakat dalam menanggapi input pemerintah yang disini kami anggap juga
sebagai keberhasilan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan yang
dimiliki, output yang ada kami lihat dari peningkatan perekonomian yang juga
dilihat melalui oeningkatan kesejahteraan.
Pertama,
dari segi input yang diberikan pemerintahan berupa kebijakan yang ada, kami
mengasumsikan bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam melakukan perubahan
dimensi dan strategi sistem ekonomi. Hal ini dapat dilihat melalui visi dan
misi Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta juga anggaran
yang diberikan pada masyarakat baik nelayan swasta dan pekerja di kementrian
seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
Tabel
anggaran oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.[19]
Namun
kembali dari rincian data diatas, penggunaan dana belum memaksimalkan pada
pengembangan maritim di Indonesia tapi baru sekedar peningkatan “penampilan”
aparatur dan kantor-kantor balai perikanan.
Kedua,
pemrosesan oleh masyarakat. Yang kami maksudkan dengan pemrosesan oleh
masyarakat adalah proses dalam menerima dan melaksanakan input yang diberikan
pemerintah. Jika melihat pada Provinsi Lampung saja, hampir 80% dari masyarakat
yang bekerja sebagai nelayan menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah
secara sembarangan. Masyarakat di Provinsi Lampung melakukan penyelewengan
terhadap bantuan yang diberikan dengan menjual kembali bantuan berupa barang
dan memberikan nota palsu pada pemerintah atas dana yang diberikan.[20]
Dari penyelewengan yang terjadi ini, kami menarik kesimpulan bahwa dalam
mensosialisasikan kebijakan dan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah masih
kurang dalam segi pengawasan.
Ketiga,
efektifitas yang terlihat pada output. Kemudian kami melihat keefektifitas-an
output melalui peningkatan pendapatan dari sektor laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
beberapa waktu yang lalu mengungkapkan bahwa terdapat potensi peningkatan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 25 triliun rupiah per tahun yang
belum dimanfaatkan dari sumber daya ikan dan sumber daya non ikan. Tercatat 70
persen produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan
lautan, produksi perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat 2 dunia pada
tahun 2012, dan luas terumbu karang Indonesia sebesar 85.000 km2 (Ditjen Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan). Potensi maritim Indonesia yang demikian besar
ditangkap sebagai salah satu visi misi unggulan Pemerintahan Jokowi-Jusuf
Kalla. Meskipun demikian, di samping potensi besar ekonomi dan ekologi yang
tersimpan sebagai negara maritim, potensi kerusakan alam yang mungkin
ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan
pembangunan hendaknya juga mendapat perhatian.[21]
Dari
pernyataan diatas, jelas didapat kalau sebenarnya potensi laut di Indonesia
sangat besar. Dan tentunya langkah yang tepat untuk menekankan pada ekonomi
maritim. Atas penekanan pada ekonomi maritim ini, perekonomian Indonesia ikut
terbantu. Pendapatan dari sektor maritim sendiri meningkat sebesar 14,5% atau sebesar 102,5 T. Menurut kami,
angka ini cukup besar, sehingga kami menyimpulkan dalam bidang perekonomian,
jelas perubahan penekanan ekonomi pada sektor maritim efektiv dalam
meningkatkan kesejahteraan Indonesia.[22]
BAB III
KESIMPULAN
3.1. Kesimpulan
Secara
keseluruhan, sebenarnya penerapan kebijakan dan pencapaian sasaran dari
Kebijakan Ekonomi Maritim ini sudah efektif. Efektifitas ini bisa kita lihat
dari efektifitas pembangunan tol laut, efektifitas pengembangan program
pariwisata, dan efektifitas peningkatan industri galangan kapal di Indonesia.
Selain hal ini, secara keseluruhan juga, kesejahteraan yang kami takar dengan
peningkatan pendapatan sektor maritim juga meningkat jauh dari sebelum
diberlakukannya kebijakan ekonomi poros maritim.
3.2. Saran
Seperti
yang telah kami paparkan diatas, bahwa kebijakan ini sudah cukup efektif dalam
meningkatkan kesejahteraan, tapi masih ada kekurangan yang kami temukan, yaitu
kurangnya pengawasan pada peningkatan kesejahteraan dari bidang maritim itu
sendiri. Pemberian bantuan untuk mengembangkan sektor maritim oleh masyarakat
sudah baik, namun perlu pengawasan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat,
karena masih banyak yang disalahgunakan oleh masyarakat. Pemberian dana bagi
pengembangan edukasi sektor maritim dan pengembangan budidaya sektor maritim
juga perlu diperhatikan. Pengalokasian anggaran data lebih baik jangan terlalu
banyak untuk dana penunjang fasilitas kantor dan pegawai saja, namun juga
kualitas dan kuantitas hasil maritim. Selain itu juga,
Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Ekonomi Maritim. Graha Ilmu.
Gupta, Manoj. 2010. The
Political Economy of the Asia Pacific: Maritime Regime for Cooperational
Region.
Kusasi, Firman. 2013. Islamic Bond As An Alternative Of Shipping
Financing Case Of Malaysia.
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Manik, Tumpal, dkk. 2015. Analysis Effect Of Maritime Economics Based On Sea Transportation, Marine
Tourism And Fisherish Of Local Goverment Original Revenue And Growth Assets. Indonesia.
Stophord, Martin. 2009. Maritime Economics “third edition”.
Routledge.
BBPBBL Lampung.
Artikel Kementrian Kelautan dan
Perikanan. “Mengembalikan Kejayaan Ekonomi Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyar.”
2014. (http://www.kadinindonesia.or.id/rapimnaskadin2014/2.%20kelautan.pdf)
“Industri
Maritim Butuh Kebijakan Kuat”, dikutip dari (http://www.kemenperin.go.id/artikel/10025/Industri-Maritim-Butuh-Kebijakan-Kuat).
Tarmansyah, Umar. “Potensi dan Nilai
Strategis Wilayah Perbatasan Negara : Permasalahan dan Solusinya” (Balitbang.dephan.go.id)
http://jurnalmaritim.com/2015/08/poros-maritim-dan-nasib-nelayan/
[1] Dikutip dari artikel Kol. CTP
Drs. Umar S. Tarmansyah, “Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara
: Permasalahan dan Solusinya” (Balitbang.dephan.go.id)
[2] Artikel Kementrian Kelautan dan
Perikanan.”Mengembalikan
Kejayaan Ekonomi Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat”. 2014.
(http://www.kadinindonesia.or.id/rapimnaskadin2014/2.%20kelautan.pdf)
[3] Dikutip dari
artikel Badan Koordinasi survei dan Pemetaan Nasional (www.bakosurtanal.go.id)
[6] Manik, Tumpal, dkk. 2015. Analysis Effect Of Maritime Economics Based On Sea Transportation, Marine
Tourism And Fisherish Of Local Goverment Original Revenue And Growth Assets. Indonesia. (halaman 2)
[7]
Kusasi, Firman. 2013. Islamic
Bond As An Alternative Of Shipping Financing Case Of Malaysia. Universitas Maritim Raja Ali Haji. (vol 4,
halaman 87)
[8] Stophord, Martin. 2009. Maritime Economics “third edition”.
Routledge. (halaman 345)
[9]
Gupta, Manoj. 2010. The Political Economy of the
Asia Pacific: Maritime Regime for Cooperational Region. (17-40)
[11]
http://news.liputan6.com/read/2293713/isi-lengkap-pidato-kenegaraan-perdana-presiden-jokowi#
(diakses pada 6 Juni 2016 Pukul 10:13)
[12]
Bambang Prihartono. “Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019 dan
Implementasi 2015” (http://www.bappenas.go.id/files/Pengembangan%20Tol%20Laut%20Dalam%20RPJMN%202015-2019%20Dan%20Implementasi%202015.pdf)
diakses 7 Juni 2016, pukul 10.45
[13]
. 2016. “Kemenhub Resmikan
21 Pelabuhan di Maluku“ dalam (http://bisnis.liputan6.com/read/2518935/kemenhub-resmikan-21-pelabuhan-di-maluku)
diakses 7 Juni 2016, pukul 11.30.
[14]
(http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8726)
(diakses pada 7juni 2016 Pukul 13:07)
[15] Galangan Kapal Tumbuh 15% (http://www.kemenperin.go.id/artikel/2908/Galangan-Kapal-Tumbuh-), diakses 7 Juni 2016, pukul
12.23.
[16] Hartono. 2015. “Menperin: Era
Terbaik Bagi Industri Galangan Kapal” (http://www.kemenperin.go.id/artikel/12750/MENPERIN:-ERA-TERBAIK-BAGI-INDUSTRI-GALANGAN-KAPAL) diakses 7 Juni 2016, pukul
12.40
[17] Dikutip dari (http://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7) diakses 7 Juni 2016,
pukul 12.56.
[18]
Ibid, (www.pal.co.id)
[19]
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyedia/satker/14558
(diakses pada 6 Juni 2016 Pukul 11:17)
[20]
BBPBBL Lampung.
[22]
http://jurnalmaritim.com/2015/08/poros-maritim-dan-nasib-nelayan/
(diakses pada 6 Juni 2016 Pukul 12:32 WIB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar